Memberdayakan Sekolah Swasta Untuk Merintis Wajib Belajar 12 Tahun

Oleh : Utomo
Pada puncak acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2008, Propinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Widyakrama dari presiden Susio Bambang Yudoyono. Penghargaan ini diberikan atas prestasi Propinsi Jawa Tengah menuntasakan program Wajib Belajar 9 tahun. Keberhasilan ini menuntut semua pihak untuk mulai berfikir dan untuk merancang program pendidikan yang lebih tinggi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Meskipun pemerintah pusat belum mencanangkan program wajib belajar pendidikan 12 tahun ini.
Pada era otonomi daerah saat ini pemikiran dan inisaiatif yang demikian sangat sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Pada salah satu pasal dalam PP tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mencangkan wajib belajar 12 tahun.
Alasan klasik yang menjadi penghambat pencanangan rintisan wajib belajar 12 tahun karena terkendala pada sumber pembiayaan. Pemikiran demikian tidaklah salah karena barangkali dilatarbelakangi oleh pengalaman menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk mensukseskan program tersebut pemerintah banyak membangun Unit-unit sekolah baru SMP hampir di setiap kecamatan dan penambahan ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang telah ada. Melalui program semacam ini tentu memerlukan biaya yang besar. Setiap Unit sekolah baru sekurang-kurangnya diperlukan penyediaan lahan yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Pembangunan ruang kelas, fasilitas kantor, perpustakaan, laboratorium, dan ruang penunjang lain juga menelan dana yang tidak sedikit. Selain itu juga masih diperlukan biaya operasional yang harus disediakan oleh pemerintah, pengangkatan guru dan kepala sekolah serta tenaga administrasi yang kesemuanya memerlukan pendanaan untuk pembayaran gaji rutin bulanan.
Dapat dibayangkan tentu untuk mewujudkan program ini diperlukan dana yang sangat besar. Sementara permasalahan yang berkait dengan mutu juga belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Sedangkan pendidikan yang bermutu menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun perlu dicari terobosan alternatif untuk mencapai pendidikan yang tidak hanya semakin luas merata sehingga dapat dijangkau oleh setiap warga negara usia wajib belajar tetapi juga yang bermutu.
Dalam tulisan ini akan dikupas salah satu alternatif solusi dengan memberdayakan sekolah swasta untuk menyongsong rintisan wajib belajar 12 tahun.
Mengapa sekolah swasta?
Dalam sejarah sosial di Indonesia, sekolah swasta lahir lebih dahulu daripada sekolah negeri. Sekolah swasta terbukti memiliki peran yang besar dalam mendukung program pemerintah memberikan layanan pendidikan. Suksesnya program wajib belajar 9 tahun tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh sekolah swasta. Berdasarkan rekap data yang masuk di Depdiknas pada 21 Agustus 2008 dari jumlah murid SMP/MTs 7.158.068 sebanyak 2.001.386 siswa atau 27,95 % adalah siswa dari sekolah swasta yang tersebar pada 17.722 sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah prosentasenya lebih besar.
Namun demikian hampir pada setiap awal tahun pelajaran, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi sekolah swasta selalu muncul. Adanya ‘pembajakan’ siswa oleh sekolah negeri dan munculnya unit-unit sekolah baru dirasakan merugikan sekolah swasta. Bahkan beberapa sekolah swasta terpaksa harus gulung tikar karena terdesak oleh keberadaan sekolah negeri.
Keberadaan sekolah swasta sangat tergantung pada jumlah murid yang dimiliki. Hal ini karena sebagian besar sekolah swasta sumber pembiayaan terbesarnya berasal dari siswa. Sangat sedikit lembaga penyelenggara sekolah swasta yang tidak menggantungkan sumber pembiayaannya pada iuran siswa. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah agar sekolah-sekolah swasta dapat dijamin mendapatkan pasokan siswa yang pasti.
Tentu bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai. Banyak variabel yang harus dipenuhi agar sebuah sekolah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain faktor psikologis dan kultural yang dimiliki oleh masyarakat pengguna sekolah, faktor-faktor internal sekolah seperti : ketercukupan sarana dan prasarana sekolah, profesionalitas guru, kwalitas layanan sekolah sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya di sekolah swasta.
Untuk memberdayakan sekolah swasta maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui program-programnya. Bentuk-bentuk intervensi ini tentu harus didasarkan analisis kebutuhan dan melihat kondisi riil sekolah. Maka sebelum melakukan intervensi dapat disusun pemetaan sekolah swasta.
Apabila sekolah swasta petakan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki maka sekolah swasta dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok yaitu : Sekolah miskin, sekolah berkembang dan sekolah maju.
1. Kelompok sekolah swasta miskin adalah kelompok sekolah yang kemampuannya rendah karena sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan dasarnya untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara normal. Pada umumnya kelompok sekolah yang tergolong dalam kategori ini muridnya sedikit, jumlah ruang kelas kurang atau ada tetapi tidak memenuhi persyaratan standard, kekurangan tenaga guru atau memiliki guru yang tidak memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan. Sekolah –sekolah ini biasanya dikelola oleh Yayasan perorangan atau bukan perorangan tetapi tidak bias memberikan bantuan dana kepada sekolah.
2. sekolah yang masuk dalam katagiori sekolah berkembang adalah sekolah swasta yang belum maju, fasilitas belum lengkap tetapi memiliki jumlah siswa yang banyak, dan sumberdaya yang cukup sehingga sekolah ini memiliki prospek menjadi sekolah yang maju.
3. Sedangkan sekolah maju adalah sekolah yang dipercaya masyarakat, dan memiliki sumber daya yang lengkap serta memiliki prestasi yang menonjol baik pada bidang akademik maupun non akademik.
Berdasarkan pemetaan itu maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Pada sekolah miskin permasalahan yang dihadapi cukup kompleks. Pada umumhnya permasalahan terletak pada kekurangan sarana pendidikan, guru yang kurang profesional karena biasanya guru yang mau mengajar pada sekolah ini adalah guru-guru yang terpaksa mengajar. Ada yang terpaksa karena merasa kasihan sehingga mau mengajar meskipun tidak dibayar atau dibayar sedikit. Ada pula yang terpaksa karena hanya memnginginkan status sebagai guru.
Pada sekolah-sekolah seperti ini pemerintah perlu melakukan intervensi dengan memberikan biaya operasional sampai dengan batas waktu tertentu dengan target peningkatan kwalitas layanan kepada peserta didik. Melalui intervensi ini maka sekolah bisa beroperasi secara normal dan lama kelamaan akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Berbeda dengan sekolah miskin, pada sekolah berkembang permasalahan yang dihadapi adalah kurang memadainya sarana yang dimilki belum sebanding dengan kebutuhan. Demikian pula tingkat profesionalisme gurunya. Pada sekolah-sekolah ini guru sudah relatif memperoleh gaji yang memadai namun dari sisi kemampuan masih perlu ditingkatkan. Maka wujud pemberdayaannya dapat dilakukan dengan penambahan kelengkapan sarana dan peningkatan profesionalitas guru melalui berbagai pelatihan.
Pada sekolah yang tergolong maju dimana fasilitas, biaya operasional dan prefesionalitas gurunya telah terpenuhi maka fasilitasi pemerintah untuk memberdayakan sekolah ini dillakukan dengan cara memberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai macam lomba dan dijadikan benchmark bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Gurunya dapat dijadikan sebagai fasilitator pada pelatihan-ppelatihan guru tetapi dengan tetap memperhitungkan agar tidak mengganggu jam mengajar/tugas pokoknya.