Peringkat Pendidikan Turun dari 58 ke 62

Dalam laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang pendidikan, United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), yang dirilis pada Kamis (29/11/07) menunjukkan, peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia. Yang jelas, education development index (EDI) Indonesia adalah 0.935, di bawah Malaysia (0.945) dan Brunei Darussalam (0.965).Mau tidak mau, itu mengilustrasikan bahwa kualitas pendidikan kita pun semakin dipertanyakan. Sebab, tingkat pendidikan Indonesia kian melorot. Alih-alih akan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu hanya sebuah utopia. Lalu siapa yang harus disalahkan? Kita harus banyak introspeksi. Saya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah seratus persen, kendati pemerintah tetap harus bertanggung jawab atas malapetaka tersebut.Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa kualitas pendidikan kita bernasib sedemikian tragis. Pertama, kondisi pemerintah yang sangat kental politis punya peran penting serta signifikan untuk memperkeruh keadaan. Tatkala keadaan pemerintah berpolitis, itu akan menyebabkan atmosfer pendidikan labil, sebut saja dalam hal kebijakan pendidikan yang dilahirkan pemerintah. Sebab, gerbong pemerintah ditarik dua kekuatan besar tak terlihat (invisibile big power) dengan kepentingan politik berbeda saat menentukan sebuah keputusan politik pendidikan tertentu. Diakui atau tidak, itu realitas politik di depan hidung kita semua. Karena itu, wajar pendidikan selalu berada dalam rangkulan kepentingan politik tertentu. Aroma "politik pendidikan penguasa" sangat lekat dalam dunia pendidikan. Untuk melepaskan hal tersebut, ibarat panggang jauh dari api. Kedua, kondisi keuangan negara yang sangat sedikit bisa memperburuk dunia pendidikan. Sebab, minimnya dana akan menghambat pembangunan pendidikan dalam segala hal, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Miskinnya dana dalam dunia pendidikan akan membuat bangunan-bangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lain tidak bisa digarap dengan sedemikian maksimal serta optimal. Dengan demikian, kondisi ironis itu pun sangat muskil akan menyegerakan tercapainya pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata. Justru, yang terjadi adalah kemiskinan pendidikan yang mengglobal di ibu pertiwi ini akan membumi. Akibatnya, rakyat tetap buta huruf dan begitu seterusnya. Jangan harap pula, kita bisa menjadi bangsa maju. Yang pasti, tidak adanya anggaran cukup dan besar dari pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sangat memicu gagalnya pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan, termasuk dalam agenda Millineum Development Goals (MDGs); cerdas, pintar, terampil, dan seterusnya. Ketiga, kondisi kota maupun kabupaten dengan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas sangat memberikan efek buruk bagi mandeknya pembangunan pendidikan. Sebab, adanya SDM menjadi kata kunci bagi keberhasilan sekian banyak agenda pendidikan di daerah. Logikanya adalah bagaimana kota dan kabupaten akan bisa melakukan pembangunan pendidikan, sementara para pejabat dan aparat terkait di daerah tidak memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dalam bidang yang diembannya. Roda pembangunan pendidikan yang bisa berjalan dinamis dan konstruktif menjadi bentuk untuk menjawab tamparan keras UNESCO terhadap pendidikan Indonesia. Pertama, kepemimpinan yang kuat sangat diharapkan bisa diwujudkan secara praksis dan konkret. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai nakhoda kapal Indonesia harus tegas dalam mengambil sebuah kebijakan politik pendidikan. Jangan mau diintervensi pihak-pihak tertentu yang coba menggodanya. Etos kerja tinggi, komitmen politik, dan tanggung jawab politik sebagai pengemban amanat rakyat untuk memajukan dunia pendidikan sangat dibutuhkan secara nyata. Kedua, tata kelola pemerintahan yang baik harus bisa dijalankan secara sinergis dan komplementer. "The right man on the right place" menjadi pintu utama untuk menyukseskan program pendidikan yang mencerdaskan. Kerja sama politik yang baik di banyak elite lapis diperlukan secara praksis. Ketiga, partisipasi semua pihak juga wajib hadir dalam konteks mendukung program-program pendidikan yang mencerdaskan. Semua lapisan masyarakat ditagih untuk ikut aktif dalam pengembangan dan pemajuan dunia pendidikan. Keempat, memunculkan sikap sadar terhadap persoalan-persoalan pendidikan harus pula dilakukan semua lapisan masyarakat. Sebab, pendidikan itu bukan hanya milik segelintir orang an sich, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
( Diulis Oleh :Moh. Yamin, staf peneliti pada FKIP Universitas Islam Malang) Sumber : Jawa Pos